Archive for the ‘PENILAIAN’ Category


Advertisements

Membutuhkan sebuah  penjelasan ketika masyarakat awam mempertanyakan mengapa bangunan bersejarah “dialihfungsikan” menjadi hotel. Sebagaimana pemberitaan Harian Sriwijaya Post tanggal 4 Mei 2011 (hal:9), bahwa bangunan bersejarah yang berlokasi di jalan Talang Semut Palembang yang merupakan bangunan peninggalan Kolonial Hindia Belanda dan dibangun tahun 1883 ini, akan “dialihfungsikan” menjadi hotel  tingkat enam yang bertujuan untuk menampung tamu kenegaraan pada SEA-GAMES November nanti.

Aset daerah yang merupakan museum tekstil ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya milik Pemerintah Daerah.  Undang-Undang  Nomor  5 tahun 1992 Jo. Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendefenisikan Cagar  Budaya  sebagai  warisan  budaya  bersifat kebendaan  berupa  Benda  Cagar  Budaya,  Bangunan Cagar  Budaya,  Struktur  Cagar  Budaya,  Situs  Cagar Budaya,  dan  Kawasan  Cagar  Budaya  di  darat dan/atau  di  air  yang  perlu  dilestarikan keberadaannya  karena  memiliki  nilai  penting  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam undang-undang ini tidak diatur tentang “alihfungsi” melainkan pengembangan yang dijelaskan pada  pasal 78 yang berbunyi “Pengembangan  Cagar  Budaya  dilakukan  dengan memperhatikan  prinsip  kemanfaatan,  keamanan, keterawatan,  keaslian,  dan  nilai-nilai  yang melekat padanya”.

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Demikian halnya dengan bangunan bersejarah peninggalan Hindia Belanda ini merupakan aset daerah sekaligus bangunan Cagar Budaya yang hanya dikembangkan pemanfaatannya tanpa mengubah bentuk aslinya sebagaimana tercantum dalam pasal 95  UU No.11 tahun 2010 bahwa Pemda mempunyai  tugas  melakukan  Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Dan diperjelas kembali oleh  PP No.38/2008 tentang Perubahan atas PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan terhadap pengembangan bangunan Cagar Budaya ini seharusnya juga telah memperhatikan apakah bangunan saat ini telah memberikan produktivitas yang maksimum sehingga tetap dibiarkan atau sebaiknya dibangun bangunan lain yang lebih bernilai atau dengan istilah lain harus memperhatikan Highest and Best Use, dimana ia  harus memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu : Physically possible, secara fisik dimungkinkan ; Legally permissible, secara legal diizinkan ; Financially feasible, layak secara finansial ; Maximally productive, produktivitas maksimum (menghasilkan nilai tertinggi).  Sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah tidak salah melangkah dalam membuat kebijakan dalam mempersiapkan diri  sebagai tuan rumah Sea Games Nopember nanti dan dalam mengelola aset daerah demi kemaslahatan masyarakat Palembang.


ANALISIS VALUASI EKONOMI MENGGUNAKAN TRAVEL COST METHOD DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KUNJUNGAN KE HUTAN WISATA SUNGAI DUMAI

Iwan Victor Leonardo Sitindaon, SH, MH

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan konsekwensi bertambahnya kewenangan pemerintah daerah sebagai akibat dari pelimpahan beberapa urusan yang semula oleh pemerintah pusat dan kemudian dialihkan kepada daerah. Salah satu contohnya adalah perubahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset negara (Aset Pemerintah).

Upaya mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah sangat terkait erat dengan  kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai daerah otonom Kota Dumai dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah.

Kota Dumai yang dikenal sebagai Kota Pengantin (Perdagangan, Tourizem dan industri) memiliki letak geografis yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Provinsi Riau bagian Utara yang memiliki aksesibilitas tinggi dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Luas wilayahnya 1.727.385 km2, berdekatan dengan Selat Malaka .yang menjadi urat nadi perekonomian di era perdagangan bebas.

Oleh karena faktor geografis yang strategis tersebut, tidak sedikit wisatawan lokal maupun mancangera yang datang mengunjungi kota pengantin ini. Jumlah pengunjung lokal dan mancanegara untuk berekreasi ke kota Dumai pada tahun 2008, 2009 dan 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tahun 2008, 2009, 2010

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA  

PADA TAHUN

2008 2009 2010
15.206 12.641 14.338

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Dumai

Para wisatawan tersebut mengunjungi beberapa objek wisata yang ditawarkan oleh Pemda Kota Dumai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Dumai bahwa aset daerah berupa objek wisata yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. Jenis dan Nama Objek Wisata di Kota Dumai

NO

Jenis Wisata Nama Objek Wisata

2

3

4

5

Wisata Alam 

Wisata Sejarah

Wisata Agama

Wisata Olahraga

Wisata Tirta

Pantai Teluk Makmur 

Pantai Purnama

Hutan Wisata Sungai Dumai

Penangkaran Harimau Hutan Senepis

Kuala Sungai Dumai

Danau Buatan Putri Tujuh Pesanggrahan Putri Tujuh

Makam Siti Laut

Klenteng Hoch Liong Kiong

Masjid Raya Dumai

Lapangan Golf

 

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Dumai

Hutan Wisata Sungai Dumai yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Dumai Barat  yang merupakan salah satu aset Pemerintah Daerah Kota Dumai yang perlu dioptimalkan pengelolaannya (Hendry Fasial, 2006 : 54).

Hutan Wisata Sungai Dumai yang ditunjuk sebagai taman wisata alam berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor SK.Gubernur KDH Tk.I Riau No.85/I/1985 tanggal 23 Januari 1985 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.Menhut No.154/Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990. Luas kawasan Hutan Wisata Sungai Dumai ini seluas 4.712, 50 Ha (Temu Gelang), 1˚31ˈ-1˚38ˈ LU dan 100˚31ˈ-101˚28ˈ BT. Terletak secara administrasi pemerintahan di Kota Dumai (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau BBKSDA : 2010).

Jumlah pengunjung yang datang ke lokasi objek rekreasi ini berdasarkan data yang diperoleh dari pengelola hutan wisata sungai dumai adalah :

Tabel 3  Jumlah Pengunjung Hutan Wisata Sungai Dumai

No Hari
Jumlah Pengunjung

2

3

Senin-Jumat 

Sabtu dan Minggu

Hari Libur Nasional

Antara     20-30 orang per hari 

Antara 150-250 orang per hari

Antara 500-700 orang per hari

Sumber : Pengelola Hutan Wisata Sungai Dumai

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata maka Pemerintah Kota Dumai berusaha mengoptimalkan potensi daerah khususnya dari obyek wisata yang merupakan aset daerah di wilayah Kota Dumai seperti  Hutan Wisata dan kawasan danau bunga tujuh yang jaraknya berdekatan dengan kawasan hutan wisata sungai kota dumai. Namun sebaliknya Hutan Wisata Sungai Kota Dumai karena kurang optimal dalam pengelolaannya mengakibatkan banyaknya fasilitas yang tersedia menjadi kurang terurus bahkan terbengkalai (Surat Kabar Harian Dumai Pos tanggal 24 Januari 2011, hal 4).

Sebagai salah satu aset daerah Kota Dumai, Hutan Wisata Sungai Dumai merupakan salah satau sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi apabila dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu sangat penting untuk bisa mengetahui nilai ekonomi dari Hutan wisata Sungai Dumai.

Tempat rekreasi tidak memiliki nilai pasar yang pasti, maka penilaian tempat rekreasi dilakukan dengan pendekatan biaya perjalanan. Metode biaya perjalanan (travel cost method) ini dilakukan dengan menggunakan informasi  tentang  jumlah uang yang dikeluarkan dan waktu  yang digunakan untuk mencapai  tempat rekreasi untuk mengestimasi besarnya nilai  benefit dari  upaya perubahan kualitas lingkungan  dari tempat rekreasi yang  dikunjungi (Yakkin,1997 dalam Sahlan, 2008).

Bulov dan Lundgren (2007:1) menyebutkan bahwa jasa lingkungan seringkali tidak dihargai oleh pasar, sehingga kerap dinilai jauh di bawah nilai sesungguhnya dan dianggap sebagai sumber daya yang tidak layak dihargai sebagai aset. Pendekatan travel cost adalah suatu metode yang didasarkan pada survei atas biaya perjalanan responden sebagai dasar perhitungan atas kesediaan membayar (willingness to pay) ketika berkunjung ke suatu objek wisata.

Kesediaan membayar tersebut menjadi dasar untuk mengetahui permintaan terhadap hutan wisata. Besarnya permintaan (demand) inilah yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi jasa rekreasi hutan wisata sungai Dumai.

Masyarakat/konsumen  datang dari berbagai daerah untuk menghabiskan waktu di tempat rekreasi tentu akan mengeluarkan biaya perjalanan ke tempat rekreasi tersebut. Disini pendekatan biaya perjalanan mulai berfungsi. Karena makin jauh  tempat tinggal seseorang yang datang  memanfaatkan fasilitas  tempat rekreasi maka makin kurang harapan pemanfaatan atau permintaan tempat rekreasi  tersebut.

Metode biaya perjalanan ini mengkaji biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk mendatangi tempat-tempat rekreasi. Misalnya, untuk menyalurkan hobi memancing, seorang konsumen akan mengorbankan biaya untuk mendatangi tempat tersebut. Dengan mengetahui pola pengeluaran dari konsumen ini,  dapat dikaji berapa nilai (value)  yang diberikan konsumen kepada sumber daya alam dan lingkungan.

Metode Biaya Perjalanan  (Travel Cost Method) ini dilakukan dengan menggunakan informasi tentang jumlah uang yang dikeluarkan untuk mencapai tempat rekreasi untuk mengestimasi besarnya nilai benefit dari upaya perubahan kualitas lingkungan dari tempat rekreasi yang dikunjungi.

Sampai saat ini pihak pengelola Hutan Wisata maupun pemerintah daerah kota Dumai belum mengetahui berapa besar nilai ekonomi dari Hutan Wisata Sungai Dumai ini dan  dari data serta fakta dilapangan diketahui bahwa jumlah pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini bisa dikatakan relatif minim pengunjung.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu berapakah estimasi nilai ekonomi Hutan Wisata Sungai Dumai yang diharapkan dapat menjadi acuan pihak Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk menentukan besarnya anggaran pengelolaan aset sesuai nilai ekonominya sebagai salah satu aset publik yang dikunjungi masyarakat khususnya masyarakat Kota Dumai untuk pengembangan/optimalisasi lebih lanjut dimasa mendatang sehingga diperoleh pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengidentifikasi faktor-faktor  yang mempengaruhi jumlah kunjungan ke Hutan Wisata Sungai Dumai sehingga berguna dalam optimalisasi pengelolaan aset dan pengembangan fasilitas selanjutnya.

Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang valuasi ekonomi jasa rekreasi wisata alam yang bertujuan untuk mengestimasi nilai ekonomi (value economic) Hutan Wisata Sungai Dumai dengan pendekatan metode travel cost.

Pembahasan

A. Valuasi Ekonomi

Dalam menentukan kontribusi suatu sektor kegiatan ekonomi terhadap pembangunan nasional pada umumnya  dinyatakan dalam nilai uang yang kemudian dikonversi dalam nilai persentase. Setiap sektor kegiatan ekonomi pasti menghasilkan  produksi barang atau pun  jasa yang diukur secara fisik. Untuk menyatakan seluruh hasil barang dan jasa kemudian menyatakannya dalam satu nilai diperlukan valuasi ekonomi yang menyatakan semua produksi barang dan jasa  itu dalam nilai moneter.

Setelah Pemerintah daerah menginventarisasi dan memasukkan ke dalam database kepemilikan seluruh aset yang ada didaerah otonomnya, Pemerintah Daerah perlu mengetahui nilai ekonomi seluruh aset yang berada dalam kekuasaannya.

Pemerintah Daerah dalam hal mengelola hutan wisata sebagai salah satu sumber daya alam sangat perlu mengupayakan pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan (suistanableI) Untuk mencapai tujuan tersebut, kiranya Pemerintah Daerah perlu mengetahui manfaat sumber daya alam secara menyeluruh, baik manfaat yang tangible (nyata) maupun manfaat yang intangible (secara langsung tidak dapat dirasakan). Dimana kedua manfaat tersebut perlu pengelolaan yang baik agar memberikan kontribusi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mengejar ketinggalan dalam usaha pemanfaatan manfaat intangible sumber daya alam perlu suatu cara menilai manfaat intangible sumber daya alam khususnya manfaat rekreasi hutan wisata yang ditujukan untuk mendapatkan kurva permintaan masyarakat terhadap rekreasi sumber daya alam dalam hal ini Hutan Wisata Sungai Dumai.

B. Pendekatan Penilaian

Penilaian sumberdaya alam sangat kompleks, karena penilaian ini memang tidak semata-mata menilai besarnya nilai eksisting maupun nilai aset yang dikandungnya/yang melekat padanya (nilai potensi), tetapi juga meliputi nilai berapa besarnya kompensasi terhadap dampak kerusakan yang diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam sebagai kekayaan publik. Negara Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar dalam hal sumberdaya alam. Mungkin hal ini yang banyak dilupakan oleh orang dalam menilai suatu aset sumberdaya alam.

Pasar dimana kekayaan publik itu berada yang meliputi lokasi dan pelayanan jasa yang mereka berikan langsung saling berkaitan. Misalnya dengan pasar real estat setempat. Observasi terhadap jumlah dan nilai dari suatu transaksi yang terjadi memberikan informasi tentang daya beli masyarakat untuk membeli tanah (properti) serta kuantitas perpindahan kepemilikan. Data pasar ini dapat memberikan kesimpulan tentang kurva  teknik penilaian yang menggunakan data pasar  (market based techniques) relatif mudah untuk diterapkan.  Teknik penilaian ini termasuk di dalamnya :

  • Metode harga pasar (the market price method);
  • Metode penilaian (the appraisal method);
  • Metode penggantian biaya (the replacement cost method).

Sedangkan apabila tidak cukup / tidak tersedia data pasar, penilaian dapat dilakukan dengan metode  penilaian yang tidak berbasis data pasar (nonmarket techniques) dengan cara menilai kesediaan perorangan untuk membayar (individual williingness to pay). Secara umum metode yang dikenal dalam teknik penilaian ini meliputi :

  • The Travel Cost Method;
  • The Hedonic Price Method;
  • The Contingent Valuation Method.

C. Penilaian Hutan Wisata

Secara umum, nilai ekonomi didefenisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Konsep ini disebut sebagai keinginan membayar (willingness to pay) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan.

Dengan menggunakan pengukuran ini,  nilai ekologis ekosistem misalnya bisa “diterjemahkan” kedalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa. Keinginan membayar juga dapat diukur dalam bentuk kenaikan pendapatan yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi indifferent terhadap perubahan exogenous. Perubahan exogenous ini bisa terjadi karena perubahan harga (misalnya akibat sumber daya makin langka) atau karena perubahan kualitas sumber daya. Konsep willingness to pay / WTP ini terkait erat dengan konsep Compensating Variation (CV) dan Equivalent Variation (EV) dalam teori permintaan. Jadi, WTP dapat juga diartikan sebagai jumlah maksimal seseorang mau membayar untuk menghindari terjadinya penurunan terhadap sesuatu.

Menurut Fauzi (2004), secara umum teknik valuasi ekonomi sumberdaya yang tidak dapat dipasarkan (non market valuation) dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama adalah teknik valuasi yang mengandalkan harga implisit dimana willingness to pay (WTP) terungkap melalui model yang dikembangkan. Teknik ini disebut teknik yang mengandalkan harga implisit dimana willingness to pay (WTP) terungkap melalui model yang dikembangkan. Teknik ini disebut teknik yang mengandalkan revealed WTP (keinginan untuk membayar yang terungkap). Beberapa teknik yang masuk kelompok ini adalah travel cost method, hedonic pricing, dan teknik random utility model.

D. Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method)

Metode ini populer untuk menggambarkan permintaan untuk sumberdaya alam dan pelayanan jasa yang berkaitan dengan daerah rekreasi (recreational sites). Contohnya seperti daerah margasatwa, taman ekologi, pemancingan dan perburuan, panorama alam, dan lain-lain. Orang datang ke lokasi tersebut dari berbagai jarak yang berbeda.  Metode ini meneliti perilaku perjalanan (travel behavior) yang digunakan untuk mengevaluasi kesediaan orang untuk mengeluarkan uang dalam rangka mengunjungi wilayah tersebut. Secara intuitif bahwa atribut yang dimiliki oleh sumberdaya alam akan mempengaruhi kegunaan dari tapak tersebut. Perubahan kadar kunjungan akan merefleksikan perubahan dalam kualitas sumberdaya alam tersebut. Untuk itu kajian ini perlu dilakukan untuk dapat mengestimasi nilainya.

Dengan mengumpulkan informasi dari besarnya jumlah kunjungan terhadap sumberdaya alam yang ada, para analisis akan mengestimasi fungsi permintaan dari tapak yang berhubungan dengan kunjungan terhadap biaya yang timbul untuk setiap kunjungan. Jika informasi utama tidak bisa diperoleh secara lengkap, para analisis dapat mengelompokkan ke dalam zona sekitar lokasi tersebut. Kadar variasi kunjungan terhadap zona itulah yang akan digunakan untuk mengestimasi fungsi permintaan terhadap lokasi tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang ada, pengumpulan data untuk metode  ini dapat diimplementasikan melalui telpon, website atau e-mail dan data registrasi. Dalam beberapa kasus, data juga bisa diperoleh dari pemerintah setempat, untuk mencari estimasi biaya perjalanan ke lokasi tersebut.

Metode biaya perjalanan mengasumsikan bahwa biaya perjalanan merefleksikan harga suatu tempat rekreasi. Menurut Fauzi (2004), metode biaya perjalanan digunakan untuk menganalisis permintaan terhadap rekreasi di alam terbuka seperti memancing, berburu, hiking dan lain-lain. Secara prinsip metode ini mengkaji biaya-biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk mendatangi tempat-tempat rekreasi tersebut. Metode biaya ini dapat digunakan untuk mengatur manfaat dan biaya akibat (Fauzi; 2004) :

a.         Perubahan biaya akses (tiket) masuk bagi suatu tempat rekreasi

b.        Penambahan tempat rekreasi baru

c.         Perubahan kualitas lingkungan tempat rekreasi

d.        Pengunjung akan memberi respon yang sama terhadap perubahan harga karcis, dan jumlah biaya perjalanan

e.         Perjalanan tidak merupakan suatu kepuasan, kepuasan di tempat rekreasi sama untuk setiap pengunjung tanpa melihat asal pengunjung

f.         Setiap rekreasi alternatif mempunyai kepuasan maksimum

g.        Selera, preferensi dan pendapatan pengunjung dianggap sama

Travel Cost Method (TCM) diturunkan dari pemikiran yang dikembangkan oleh Hotteling pada tahun 1931, yang kemudian secara formal diperkenalkan oleh Wood dan Trice (1958) serta Clawson dan Knetsch (1996). Metode ini kebanyakan digunakan untuk menganalisis permintaan terhadap rekreasi di alam terbuka (outdoor recreation), seperti memancing, berburu, hiking dan sebagainya.

Secara prinsip metode ini mengkaji biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk mendatangi tempat-tempat rekreasi. Misalnya, untuk menyalurkan hobi memancing, seorang konsumen akan mengorbankan biaya dalam bentuk waktu dan uang untuk mendatangi tempat tersebut. Dengan mengetahui pola pengeluaran dari konsumen ini, dapat dikaji berapa nilai (value) yang diberikan konsumen kepada sumber daya alam dan lingkungan.

Penelitian tentang valuasi ekonomi taman publik maupun hutan wisata telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Tabel 4  Penelitian Sebelumnya

Penulis/Tahun Lokasi Metode Variabel Hasil Penelitian
Nugroho (2008) hutan kota tipe rekreasi di Kebon Rojo, Blitar Travel Cost Method travel cost, pendapatan keluarga, persepsi kualitas, ada tidaknya tempat wisata lain (substitusi)

nilai ekonomi Kebon Rojo di Blitar berada dalam interval Rp6.983.297.635,- – Rp9.346.906.217,-.

Mayor dkk. (2007) hutan wisata di Irlandia Travel Cost Method dan Contingent Valuation Method biaya, preferensi dan data sosial ekonomis responden Nilai ekonomi yang diperoleh dari WTP adalah IR£1 per individu/ kunjungan, nilai ekonomi diperoleh dari TCM adalah IR£5.95 per individu/kunjungan
Bulov dan Lundgren (2007) Taman Nasional Periyar di India Travel Cost Method travel cost, pendapatan, umur, jenis kelamin, kebangsaan & substitusi Nilai surplus konsumen indvidu adalah US $36.178 sedangkan nilai ekonomi adalah US$15.145.633.766
Rahmawati dkk. (2006) Taman Hutan Raya Dr. Muhammad Hatta, Sumatera Barat Travel Cost Method asal pengunjung, jumlah penduduk, biaya perjalanan dan jumlah kunjungan dari tiap zonasi jumlah pengunjung per 1000 penduduk serta penerimaan hasil penjualan karcis pada berbagai tingkat harga karcis.
Paudel dkk. (2005) Elmer’s Island, New Orleans Travel Cost Method Jumlah pengunjung, biaya perjalanan Responden memberikan nilai WTP rata-rata 6,80 dollar AS sehingga fee yang diperoleh 96.685 dollar AS.
McKean dkk. (2005) Snake River, Idaho Travel Cost Method travel cost, travel time, free time available dan income nilai ekonomi sebesar 7.200.000 dollar AS per tahun
Djijono (2002) Taman Wisata Hutan Wan Abdul Rahman di Lampung Travel Cost Method biaya perjalanan, pendapatan, pendidikan nilai total surplus konsumen adalah Rp9.357.513,- per tahun.

 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan Travel Cost Method dengan variabel independent antara lain biaya perjalanan ke tempat wisata (travel cost), pendapatan (income), travel time, free time available, preferensi pengunjung, persepsi pengunjung terhadap kualitas obyek penelitian, ada tidaknya  substitusi atas obyek penelitian dan data sosial ekonomis responden (umur, jenis kelamin, kebangsaan, jumlah penduduk asal kecamatan pengunjung), maka Travel Cost Method dapat diterapkan untuk melakukan valuasi ekonomi terhadap hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya, taman publik, area rekreasi terbuka maupun taman wisata hutan.

Metode ini mengkaji biaya yang dikeluarkan setiap individu untuk mendatangi tempat-tempat rekreasi untuk mengetahui pola expenditure dari konsumen sehingga peneliti bisa mengkaji berapa nilai (value) yang diberikan konsumen kepada sumber daya alam dan lingkungan. Dengan demikian Travel Cost Method sangat tepat diterapkan dalam penelitian untuk mengestimasi valuasi ekonomi Hutan  Wisata  Sungai Dumai dilihat dari sisi intangible aset.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam metode yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi rekreasi yaitu travel cost method. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pada penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.      Dalam melakukan valuasi ekonomi intangible aset Hutan Wisata dilakukan dengan pendekatan biaya perjalanan (travel cost method) yang menggambarkan permintaan untuk sumberdaya alam dan pelayanan jasa yang berkaitan dengan daerah rekreasi (recreational sites).

2.      Biaya perjalanan/travel cost, pendapatan, usia, substitusi, persepsi terhadap fasilitas sebagai variabel independent, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan ke lokasi Hutan Wisata Sungai Dumai. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan. Kedua variabel ini berguna dalam menentukan estimasi nilai ekonomi hutan wisata sungai dumai dengan pendekatan travel cost method.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat hal-hal yang disarankan yaitu :

1.      Dengan mengetahui estimasi nilai ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan ke Hutan Wisata Sungai Dumai, pihak pengelola harus meningkatkan daya saing dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas objek wisata ini.

2.      Model dalam penelitian ini dapat dikembangkan untuk acuan penelitian berikutnya dengan kemungkinan memperluas variabel.