Archive for the ‘HUKUM’ Category


Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pengurusan piutang macetnya dikelola oleh DJKN/PUPN dengan pagu kredit sampai dengan Rp 5 Milyar patut bersyukur dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.06/2011 tanggal 08 Juli 2011 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia yang menjadi agen/dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi sekaligus juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu dengan kebijakan PMK ini, mereka diberi keringanan berupa :

1. Sisa utang, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya (BDO)

2. Keringanan hutang pokok sebesar persentase yang sama dengan persentase pembayaran yang telah dilakukan sebelum 01 Januari 2011

3. Tambahan keringanan pembayaran utang sebesar 25% untuk pelunasan yang dilakukan sampai dengan Juli, sebesar 20% untuk periode pelunasan Agustus -September 20%, dan hanya 10% untuk yang melunasi pada periode Oktober hingga 20 Desember.

Tambahan keringanan tersebut dihitung berdasarkan sisa hutang pokok setelah diberikan keringanan. Total besaran keringanan yang diberikan untuk penyelesaian hutang tersebut tidak melebihi Rp10 miliar per penanggung hutang/debitur. Penanggung Hutang yang telah melakukan pembayaran sebesar atau melebihi hutang pokok sampai dengan 1 Januari 2011 diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya.

Deadline permohonan keringanan hutang ini paling lambat tanggal 01 Desember 2011 dan pelunasan hutangnya paling lambat tanggal 20 Desember 2011. Kiranya dengan waktu yang cukup terbatas ini dapat dimanfaatkan oleh Debitur UMKM ini dengan sebaik-baiknya.

Ilustrasi perhitungan terhadap keringanan yang diberikan melalui kebijakan ini dapat dilihat pada contoh dibawah ini: Pada tahun 2005 Badan Ketahanan Pangan Kota A menyerahkan pengurusan piutang macet kepada KP2LN atas debitur Z sebesar Rp 800.000.000,- dengan rincian hutang pokok Rp 500.000.000 dan total bunga, denda dan ongkos (BDO) Rp 300.000.000,-. Pada tahun 2009 si Z melakukan pembayaran sebesar Rp 100.000.000,- dan setelah itu tidak ada pembayaran sama sekali. Berdasarkan PMK-98 ini berapakah yang harus dibayar si Z kepada Negara melalui DJKN jika ia hendak melunasi hutangnya bulan September 2011? Dengan catatan nilai barang jaminan sebesar Rp 200.000.000,-?

Jumlah Hutang Penyerahan
Hutang Pokok                           500.000.000
Bunga, denda, ongkos/biaya (BDO)                           300.000.000
Tot. Jlh Hutang                           800.000.000
Angsuran sebelum 1 jan 2011 (Hak PP)                           100.000.000
Sisa Hutang Pokok setelah angs.                           400.000.000
Persentase pembayaran thd hutang pokok 20%
Nilai Barang Jaminan (blm pernah lelang/lelang 1x)= 200.000.000
Keringanan Hutang maksimal yg dpt diberikan
a. pelunasan sisa hutang setelah diberikan keringanan hutang,
     paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan
b. Jumlah keringanan yg diberikan tidak lebih dari 10.000.000.000
Simulasi Keringanan
keringanan seluruh sisa hutang BDO                           300.000.000
keringanan hutang pokok                             80.000.000
tambahan keringanan HP                             64.000.000
Tot. Keringanan Hutang                           444.000.000
Jumlah Sisa Hutang yg hrs diselesaikan:
Tot. Jlh Hutang                           800.000.000
Angs.htg (hak PP) sebelum 1 jan.2011                           100.000.000
Tot. Keringanan Hutang                           444.000.000
Jlh Sisa Htg yg harus diselesaikan                           256.000.000
Biad PUPN 10%                             25.600.000
Sisa Htg Yg hrs dilunasi Agustus-sept.2011                           281.600.000

Dari ilustrasi contoh diatas dapat disimpulkan bahwa total keringanan hutang sebesar Rp 444.000.000,- tidak melebih 10 M, dan nilai Barang Jaminan sebesar Rp 200 juta lebih rendah dari sisa jumlah hutang apabila diberikan keringanan sesuai perhitungan diatas (256 juta) Jadi total keringanan hutang sebesar Rp 444 juta dapat diberikan dan sisa hutang yang harus dilunasi oleh si Z sampai dengan bulan September 2011 adalah Rp 256 juta ditambah biaya administrasi 10%.

Advertisements

A. Pengertian Bank
Ditinjau dan sudut perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, kenyataan di masyarakat, terdapat pemahaman yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan bank. Ada tiga cara atau jalan untuk menentukan apa yang disebut dengan bank:
1. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (legal regulation within within the institutional functions) Dan sudut legal (kalau di indonesia menurut UU Nomor 10 Tahun 1998) yang disebut Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan perspektif ini banyak lembaga lain yang juga menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tapi tidak disebut bank.
2. Mengacu kepada service bank mengenai apa yang ditawarkan kepada konsumen. Dan sudut produk yang ditawarkan kepada konsumen, bank adalah institusi yang menerima simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dan sudut ini banyak lembaga keuangan lain yang juga berfungsi demikian sebagai lembaga ekonomi, tapi tidak disebut bank, misalnya, money market mutual funds, life insurance companies, juga menawarkan pinjaman, tapi ia tidak disebut bank.
3. Mengacu kepada fungsi ekonomis (economic function), dan bank seperti yang ditunjukkan dalam pelayanannya kepada masyarakat (Macey dan Miller, 1992:36-37) Mengacu kepada fungsi ekonomis bank, maka bank diartikan sebagai lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dengan hak istimewa dan membuat pinjaman, sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai ‘financial intermediary” atas jasa-jasa transaksi kepada konsumen.
Dan ketiga bentuk pengertian seperti ditemukan di atas, ternyata pendekatan dan fungsi ekonomis yang dianggap paling memuaskan. Sebagai financial intermedianies, bank akan mengambil uang dan investor, kemudian mengumpulkannya dan menanamkannya kembali dana tersebut pada perusahaan lain, seperti dalam bentuk kredit, saham, pasar modal dan lain sebagainya. Oleh karena itu bank biasa disebut sebagai institusi yang berada diantara investor dengan investasi yang paling akhir (Macey dan Miller, 1 992;38) Dengan demikian fungsi pokok bank adalah menyalurkan tabungan menjadi investasi dengan cara menempatkan dirinya diantara penabung dan investor.

B. Sifat dan industri Perbankan
1. Sebagai salah satu sub sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak roda perekonomian suatu negara. Jika industri perbankan suatu negara terpuruk, maka perekonomian suatu negara itu dikatakan sakit. Dengan demikian industri perbankan merupakan salah satu leading indicator, disampaing pasar modal sebagai alat ukur sejauh mana tingkat perekonomian suatu negara itu stabil.
2. Industri perbankan merupakan industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat yang memiliki uang lebih untuk disimpan (fiduciary financial institution). Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya. Fakta menunjukkan bahwa industri perbankan yang kehilangan kepercayaan masyarakat dalam waktu sekejap kolas seperti yang kita lihat sekarang ini dalam dunia industri perbankan lndonesia.

Di Amerika Serikat, pernah mengalami krisis kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Lash (1987;8) mengatakan bahwa dalam kurun waktu antara abad ke 19 sampai memasuki abad 20 di AS setiap 20 sekali terjadi krisis perbankan sebagai akibat dan adanya krisis kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Mengenai dua sifat yang membedakan industri perbankan dengan industri lain pada umumnya, tidaklah mengherankan demikian dikatakan Juwana (1.985;5) apabila industri perbankan di banyak negara selalu menjadi industri yang banyak mendapat pengaturan.
Perlu disadari bahwa korelasi antara pengaturan industri perbankan dengan aktifitas perbankan itu sendiri sangatlah erat. Untuk itu pembuatan (darfting) atau perbaikan ( revision) peraturan perundang-undangan di sector perbankan serta penegakannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan akibat ekonominya serta dalam rangka melindungi fungsi perbankan dalam perekonomian negara dan upaya untuk memantapkan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan.
Sebagai contoh apa yang dilalukan oleh pemerintah lndonesia dalam rangka membenahi industri perbankan di lndonesia yang demikian terpuruk dewasa ini. Program restrukturisasi dan rekapitalisasi dilakukan sangat hati-hati agar kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tidak hilang sama sekali. Masalah hukum yang dihadapi oleh perbankan lndonesia dewasa ini antara lain:
– Kredit Macet
– Fungsi Pengawasan
– Independensi Bank Indonesia.
Masalah tersebut tampaknya merupakan salah satu penyebab kolapsnya industri perbankan di indonesia, berbagai upaya dilakukan, namun hasilnya belum emuaskan. Beberapa pengamat menuding kebijakan Pakto 88 merupakan awal penyebab hancurny industri perbankan nasional indonesia. Pada saat itu perbankan tumbuh subur bagai jamur dimusim hujan, namun ternyata kinerja industri perbankan tidak dibarengi dengan kemampuan bankir yang memadai. Akibatnya dana masyarakat yang disimpan di bank banyak disalah gunakan oleh bankir. Contoh-contoh kasus seperti Bank Summa, Bank BBO, Bank BTO disusul bank dilikuidasi dan masuk program rekapitaiisasi BPPN seperti bank Bali merapakan bukti-bukti kinerja industri perbankan yang sarat dengan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat.

C. Tujuan Pengaturan Industri Perbankan
1. Agar bank tidak mudah kolaps, kepereayaan masyarakat terjaga
2. Agar teijadi kompitisi yang wajar, sehat, tidak dimonopoli oleh sekelompok konglomerat tertentu.
3. Agar kredit yang disalurkan benar-benar sampai kepada nasabah yang membutuhkan
4. Agar nasabah diperlakukan secara adil, transparan. Nasabah adalah asets bank, oleh karenanya mereka harus diperlakukan secara adil dan transparan.
5. Agar kebijakan moneter dapat terkendali untuk iuenghindari inflasi. Biasanya kebijakan mi dilaksanakan oleh suatu bank sentral

Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992
1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan masyarakat atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dg itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dan Menteri.
2. Izin diberikan Menteri setelah mendengar pertimbangan BI
3. Untuk mendapatkan izin harus memenuhi:
a. Susunan organisasi
b. Permodalan
c. Kepemilikan
d. Keahlian di bidang perbankan
e. Kelayakan rencana kerja dan
f. Hal-hal lain yang ditetapkan Menteri

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998
a. Izin dan Menteri benubah menjadi izin Pimpinan Bank Indonesia.
b. Dan 6 persyaratan menjadi 5 kecuali hal – hal lain yang ditetapkan menteri berubah
c. Persyaratan tata cara perizinan ditetapkan oleh BI

Dilihat dan Fungsi Bank dikelompokkan menjadi tiga.
1). Bank dilihat sebagai penerima kredit, dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana-dana dan masyarakat dalam bentuk:
a. Simpanan
b. Atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat;
c. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah angka waktu yang ditentukan habis;
d. Simpanan dalam rekening Koran/giro atas nama penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.
(Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dan pihak ketiga)
2). Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut MacLeod, “bank is a shop for the sale of credit. Jadi fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dan deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber ada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
3). Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.
Bahwa bank selain mengemban tugas sebagai agent of development dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku agent of trust, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan jasa-jasa yang diberikan baik kepada peorangan maupun kelompok/perusahaan.

Hukum Perbankan
Adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Didalamnya tercakup pula pengertian Bank, Sejarah Perbankan, Jenis dan Macam Bank, Tugas dan Usaha Bank, Syarat Pendirian Bank, Operasional Bank, Pengawasan dan Lain-lain.
Materi ketentuan perbankan yang tercantum dalam UU Perbankan Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, sangat jauh berbeda dengan Ut Perbankan Tahun 1967. Ketentuan dalam UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU 10 Tahun 1998 disesuaikan dengan kondisi globalisasi dunia, perkembangan mutakhir di bidang perbankan dan tantangan serta tuntutan perekonomian intemasional. Bila kita amati, ada beberapa ketentuan yang berbeda sekali bila dibandingkan dengan peraturan perbankan yang lama, yaitu di antaranya:

1. UU Perbankan Tahun 1992, menyederhanakan jenis bank, menjadi :
A. Bank umum
B. Bank Perkreditan Rakyat
Jenis Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk baru sebagai satu pengakuan atas lembaga yang memiliki peranan membantu golongan ekonomi lemah. Pada peraturan yang lama jenis bank semacam tersebut dibina dan diawasi oleh BRI tetapi sekarang pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh Bank Indonesia, sama dengan pengawasan dan pembinaan Bank Umum. Dengan Penyederhanaan ini pula maka bentuk Bank Tabungan dan Bank Pembangunan dihilangkan.
2. Bentuk Badan Hukum yang menaungi bank, diatur lebih jelas dan hanya mengenai bentuk persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Sekarang bank yang berbentuk perusahaan Negara diganti menjadi bentuk persero.
3. Bank dibolehkan melakukan kegiatan penyertaan modal daerah seperti diatur dalam Pasal 7b, dan 7c UU Perbankan Tahun 1992, yaitu berupa peneyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Ketentuan seperti ini pada UU Perbankan Tahun 1967 adalah kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh bank seperti tercantum dalam keterangan penjelasan Pasal 25 ayat (2).
4. Ketentuan lain yang dirasakan baru adalah keharusan bank memberikan informasi kepada nasabah (Pasal 29 ayat (5) dan penjelasannya), meskipun dirasakan pemberian informasi tersebut terbatas bila bank menjalankan kegiatan perantara dalam melakukan penempatan dana dan nasabah atau pembeli/menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah Nasabahnya
5. Jasa perbankan yang baru, mendapat pengaturan yang lebih jelas, seperti bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, trust atau penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak, pendirian dan pengurusan dana pensiun dan sebagainya.
6. Pihak terafiliasi dalam operasional bank, diatur lebih jelas, tidak hanya mengenai dewan komisaris, direksi dan karyawan bank saja, melainkan juga ditentukan aturan kepada konsultan hukum, akuntan public dan lembaga penilai.

Penyederhaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum, dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.
1. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah.
3. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan kesehatan bank.
4. Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan.
5. Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah teiadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Perubahan di bidang perbankan yang diperkenalkan melalui UU Perbankan Tahun 1992, merupakan landasan perbankan dalam menghadapi saat tinggal landas. Di dalamnya diciptakan satu lingkungan dunia perbankan yang tidak hanya memungkinkan terjadinya perkembangan industri perbankan, tetapi juga membuat transformasi yang diakibatkan oleh perkembangan itu sehingga mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu dibentuk tindakan lanagsung yang ditujukan guna mempercepat proses modernisasi sector industri perbankan. Juga digariskan ketentuan tertib hubungan yang disepakati bersama, dan yang diperlukan dalam dunia perbankan untuk menjalankan fungsi produktifnya.
1. PP Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perseroan (Persero) .
2. PP Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Badan Hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) .
3. PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
4. PP Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Export Impor indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) .
5. PP Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) .
6. PP Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) .PP Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) .
7. PP Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) .
8. PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum .
9. PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkrditan Rakyat.
10. PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Selain peraturan yang dikeleluarkan oleh Depkeu, juga ada beberapa peraturan peIaksana yang menyangkut UU Perbankan Tahun 1992 ini dikeluarkan oleh Depertemen lainnya, misalnya:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan daerah dengan UU Nomor 7 Tahun 1992.

Lembaga perbankan adalah lembaga keuyangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of founds) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (lanks of funds), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya
Pada hakikatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dan dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dan masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syar’iah.
Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu Bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang adapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penenanaman dana yang menghasilkan, dalam bentuk pemberian kredit pembelian effect-effect atau surat-surat yang berharga dipasar uang
Dalam rangka memobilisasi dan menghimpun dana dan masyarakat tersebut sudah tentu bank harus sedemikian rupa mengenal sumber-snmber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda pula.
Menurut Thomas Suyatno secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
Dana yang bersumber dan bank sendiri.
a. Dana yang berasal dan masyarakat luas. .
b. Dana yang berasal dan lembaga kenangan, balk berbentuk bank maupun nonbank.
Berdasarkan pendapat di atas penults berpendapat bahwa pada prinsipnya sumber dana dan suatu bank itu terdiri dari empat sumber dana, yaitu: .
a. Dana yang bersumber dan bank sendiri. .
b. Dana yang bersumber dan masyarakat. .
c. Dana yang hersumber dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. .
d. Dana yang bersumber dan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

DANA YANG BERSUMBER DARI BANK SENDIRI
Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana ini adalah dana murni dimiliki oleh bank yang telah ada sejak bank tersebut memulai kegiatan usahanya, bahkan sejak bank tersebut memperoleh izin usaha dan Bank Indonesia.
Modal setor yang berasal dari pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap, dalam arti selamanya akan tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya. Dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa untuk pengurangan modal setor suatu perseroan terbatas haruslah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUBS). Felaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DANA YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT LUAS
Sebagaimana telah dikemukakan dt atas, bahwa dana bank yang berasal dan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi kegiatan perbankan. Dana yang berasal dan masyarakat luas adalah dana yang berhasil dihimpun dan masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentnk seperti giro, deposito, dan tabungan.
Dana yang berasal dan masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan dana yang harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperoleh keuntungan (profit). Sedangkan yang dimaksud dengan simpanan dan masyarakat itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam dunia perbankan dana yang berasal dan masyarakat luas ini terdiri dari:
Simpanan Giro (Demand-Deposit)
Secara umum giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat denga mempergunakan cek, surat penintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
Deposito (Time Deposit)
Secara umum deposito diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang Penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

Sertifikat Deposito
Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 10 Thhun 1998 tentang Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sedangkan dalam pengertian lain dikatakan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

DANA YANG BERSUMBER DARI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL
Dana yang bersumber dan Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank Indonesia tersebut merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai the lender of the last resort (LoLR).
1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (ELBI)
2. Kredit Likuiditas Bank Indonesia ini adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk membiayai kredit program pemerintah yang disalurkan melalui Bank Umum. Dengan perkataan lain, KLBI diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan dana untuk kepentingan likuiditas mereka. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) BLBI adalah dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia ke bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasinya sehari-hari. Kesulitan likuiditas ini bisa terjadi antara lain karena penarikan dana secara tiba-tiba dan besar-besaran oleh nasabah, sementara bank tersebut tidak slap melayani kejadian tersebut. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan, untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan (mismatch) likuiditas, antara penerimaan dana pada bank-bank.
Sedangkan menurut hasil riset Bank Indonesia yang termuat dalam Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dikatakan bahwa secara garis besar fasilitas likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:
a. fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran nasionaf terhadap gangguau dan timbulnya kesenjangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana perbankan. Fasilitas ini terjadi dan fasilitàs diskonto (fasdis I) yang berjangka pendek dan fasdis II yang bejangka panjang.
b. fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka sesuai dengan program moneter, yakni dalam bentuk pembelian Bank Indonesia atas Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), atau surat utang dari bank- bank.
c. fasilitas dalam rangka penyehatan perbankan (rescue) dalam bentuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) dan kredit subordinasi(Sol).
d. fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan pembayaran guna menanggulangi dampak penarikan dana pada bank secara besar-besaran, di mana Bank Indonesia berfungsi sebagai lender of last resort. Fasilitas ini berupa pemberian izin penarikan dana giro cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif, atau saldo debet, atau men-draft rekening bank di Bank Indonesia.
e. fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kembali dana nasabah yang banknya dicabut izin usabanya atau Bank Dalam Likuidasi (BDL), untuk melaksanakan sistem penjaminan menyeluruh (blanked guaranteed) dan pembayaran kewajiban luar negeri bank nasional (trade finance dan interbank debt exchange offer).

Kredit dan Jaminan Bank
Pengertian Kredit
Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa latin, credere, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seseorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.
Dalam pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 dirumusan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasaran persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
Berdasarkan pengertian di atas menunjukan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

UNSUR-UNSUR KREDIT
Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar perkreditan, Drs.Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:
a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahan antara pemberian prestasi dengan kontaprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

DASAR-DASAR PEMBERIAN KREDIT BANK
Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 10 Tahun 1998 yang berbunyi:
Pasal 8 ayat (1):
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimasksud sesuai dengan diperjanjikan
Pasal 8 ayat (2):
Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia
Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sbb:
a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain di peroleh dari penilaian yang saksama t erhadap watak kemampuan modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitor.
c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
e. Larangan bank untuk memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitor dan/atau pihak-pihak terafiliasi.
f. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) diatas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasaba debitor. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.
Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut;
a. Personality
Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit
b. Purpose
Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan
c. Prospect
dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya
Apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
d. Payment
bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.
Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Character
bahwa calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas , dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.
b. Capacity
capacity adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir.
Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai capacity seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitor, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.
c. Capital
Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
d. Collateral
Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (backup) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya
e. Condition of Economy
Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

PENGGOLONGAN KREDIT BANK
Istilah penggolongan kredit dalam bagain ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilitian kualitas aktiva bank umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006
Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penelitian kualitas aktiva Bank Umum.
Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penelitian kualitas aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sbb:
1. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kreteria:
 Pembayaran anggsuran pokok dana atau bunga tepat;
 Memiliki mutasi rekening yang aktif;
 bagian dari kredit yang dijamin dengan aggunan tunai.
 Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kreteria:
 Terdapat tunggakan anggsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 Kadang-kadang terjadi serukan;
 Mutasi rekening relatif rendah;
 Jarang terjadi pelangaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
 Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 Sering terjadi cerukan
 Frekuwensi mutasi rekening relatif rendah
 Terjadi pelangaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor
 Dokumentasi pinjaman yang lemah
 Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kreteria:
 Terdapat tunggakan anggsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 Sering terjadinya cerukan yang bersifat permanen
 Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 Terjadi kapitalisasi bunga
 Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan
 Kredit macet, apabila memenuhi kreteria:
 Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 200 hari
 Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pembelian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan procedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi
Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalahyang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Sedangkan untuk kredit- kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (haircut) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.
Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:
a. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
b. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan
c. Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning

JASA-JASA PERBANKAN
Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain usaha pokok tersebut bank juga memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.
PENGIRIMAN UANG (TRANSFER)
Pengiriman uang (transfer) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun luar negeri.
INKASO
Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep (promissory notes), dll.
INKASO DAPAT DIBEDAKAN MENJADI 2 MACAM, YAITU:
a. Inkaso berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu disertai (dilampiri) dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan, seperti konosemen (bill of loading), faktur, polis asuransi, dll.
b. Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.
KLIRING
Menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia 1980, kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.
Dalam pengertian lain, kliring diartikan sebagai sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
BANK GARANSI
Kata garansi berasal dari bahasa Belanda garantie yang berarti jaminan. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.
KARTU KREDIT (CREDIT CARD)
Kartu kredit (credit card) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (merchant) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (cash advance)
Kartu kredit (credit card) diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Pedagang (merchant) menerima pembayaran dengan kartu kredit, kemudian ia menagih pembayarannya kepada bank atau pengelola kartu kredit tersebut. Selanjutnya bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran dari pemegang kartu kredit atau mendebet secara langsung dari rekening nasabah yang bersangkutan.
Berkaitan dengan itu, menurut Drs. Muhammad Djumhana, SH, berdasarkan cara pembayarannya, jenis kartu kredit terdiri dari:
a. Charge card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberi keleluasaan untuk memakainya tidak terbatas (no limit), tetapi ia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia menggunakannya sampai tagihannya datang. Bila pemegang kartu tidak dapat melunasi seluruh tagihan, atas sisa tagihan akan dikenakan denda (penalty), tetapi ia masih tetap diharuskan untuk melunasinya pada jangka waktu tertentu, dan belum dibayar juga, maka kartu akan dibatalkan, dan pemegangnya dicantumkan dalam daftar hitam.
b. Credit card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (credit limit) biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan membayar jumlah tertentu (minimum payment), dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit. Kartu kredit ini daya lakunya ada yang bersifat internasional, dan ada juga yang hanya bersifat lokal, dalam arti daya lakunya atau penggunaannya terbatas di negara di mana kartu tersebut di terbitkan.

Iwan Victor | Buat Lencana Anda


Belum lepas ingatan kita yang menghebohkan masyarakat Indonesia akan jemput bujuk seorang mafia pajak Gayus Tambunan Jilid 1 dari Singapura oleh satgas mafia hukum dan bareskrim Polri beberapa waktu lalu.

Kini kita dihebohkan kembali oleh leluasanya sang terdakwa mafia pajak Gayus keluar masuk rumah tahanan, kasus Gayus jilid 2. Sosok saksi sekaligus terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan terlihat sedang melakukan plesiran di Bali mulai tanggal 4 November sampai dengan 6 November minggu lalu sambil menonton pertandingan Tenis Internasional di Nusa Dua Bali.

Setelah menghadiri acara persidangan Kasus mafia pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 November 2010, Sang Bintang Edan Gayus tidak langsung kembali ke rumah tahanan di Mako Brimob. Ia membelokkan arah kembali kerumah elitnya dikawasan Kelapa Gading untuk menjemput keluarganya yang kemudian melanjutkan perjalanan plesiran tanggal 4 ke Bali melalui bandara.

Gayus yang menginap beberapa malam di The Westin Hotel Bali ini, tertangkap kamera wartawan saat sedang menonton pertandingan tenis di Bali. Selama beberapa hari masyarakat Indonesia dihebohkan saat dikonfirmasi ke rutan Mako Brimob sang bintang edan Gayus tidak ada didalam sel.

Setelah wartawan, pengamat hukum dan masyarakat Indonesia bertanya-tanya apa benar si Gayus ada di Bali? Hal itu baru terjawab setelah pengakuan Gayus kepada Majelis Hakim pada hari senin kemarin (15 Nopember 2010) didepan persidangan di PN Jakarta Selatan. Air Mata Buaya, itu yang pantas buat tangisan sang bintang edan Gayus. Dengan berdalih stres dan butuh refresing bersama keluarga, ia meneteskan air matanya didepan Majelis Hakim.

Masyarakat Indonesia bertanya-tanya dengan kasus jilid 2 ini diantaranya : Ada apa sebenarnya dengan Gayus? Mengapa dia tidak menyadari kesalahan yang diperbuatnya pada Jilid 1 dimana proses persidangannya sedang berjalan? Apakah maksud kedatangannya ke Bali ada maksud terselubung? Segitu gampangkah para tahanan yang ada di Mako Brimob keluar masuk tahanan dimana akan berefek terhadap image buruk POLRI di mata masyarakat?

Sebenarnya jikalau sang bintang edan Gayus, tidak membuat kasus jilid 2, maka pada kasus jilid 1 yang sedang dalam proses membuka peluang keringanan hukuman terhadap saksi sekaligus pelaku mafia pajak ini jikalau ia dapat bekerjasama dan itupun hanya dengan pertimbangan Majelis Hakim. Tetapi, masyarakat Indonesia semakin geram dengan kasus baru yang dibuat sang Gayus dimana ia telah memporak porandakan tata hukum di Indonesia dan telah mengusik rasa keadilan masyarakat.

Wacana Ketua Mahkamah Konstitusi MK, Mahfud MD yang akan memiskinkan para koruptor dengan belajar pada kasus Gayus jilid 1 dan 2, dimana Gayus dengan gampangnya membeli oknum penegak hukum memakai uang hasil korupsinya selama ini dipandang cukup baik oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan sangat setuju dengan rencana sterilisasi koruptor ini agar memberikan efek jera kepada para koruptor.

TIMUR 100% POLRI 1

Posted: 15 October 2010 in HUKUM

Akhirnya Komjen Polisi Timur Pradopo menarik nafas lega setelah melewati uji kelayakan (fit dan proper test) di gedung kura-kura/DPR hari ini. Komjen Timur 100% akan menduduki kursi POLRI 1 menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang akan memasuki purnabakti akhir oktober ini.
Sebuah tugas berat yang akan dipikul mantan Kapolda Metro Jaya ini. Karena Beliau akan membawa institusi nya ke reformasi total kepolisian ini menjadi sebuah lembaga institusi yang lebih baik dalam hal mengayomi, pelayanan, melindungi dan memberi rasa aman kepada masyarakat Indonesia.
Kiranya ditangan seorang Timur akan lahir penegak-penegak hukum yang benar-benar menegakkan hukum sebagaimana mestinya seperti halnya matahari yang selalu terbit dari upuk timur.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing lagi jika mendengar kata bank. Bahkan sekarang ini sebagian masyarakat pedesaanpun sudah terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi hingar bingar dunia perbankan semenjak Indonesia dilanda krisis moneter beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan dibubarkannya puluhan bank pada masa itu.
Hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini baru sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak tidak tahu aspek-aspek perbankan lainnya terlebih mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit macet.
Adalah wajar jika sebagian masyarakat kita tidak mengenal bank, padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah berhubungan dengan produk perbankan. Ketidaktahuan masyarakat tentang bank secara utuh lebih diakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang hidup dikota maupun di pelosok pedesaan. Bahkan di era informasi yang berkembang demikian cepat dewasa ini yang seharusnya pengetahuan masyarakat tentang bank semakin bertambah, belum juga banyak tersentuh.
Suka atau tidak suka , sesungguhnya dunia perbankan memang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan bahwa aktivitas yang dijalankan masyarakat sebenarnya selalu berhubungan dengan bank. Terlebih apabila masyarakat yang telah mencairkan kredit pada suatu bank baik itu bank pemerintah maupun bank swasta, dan suatu saat ia melakukan wanprestasi sehingga pihak perbankan memvonis kredit tersebut masuk kepada kategori kredit macet yang cara penyelesaiaannya ada yang melalui Pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan ada yang melalui Badan Penyehatana Perbankan Nasional (BPPN).
Untuk membantu memasyarakatkan perbankan dengan segala aktivitasnya terlebih berkenaan dengan kredit bermasalah, penulis mencoba menulis tentang dunia perbankan yang berjudul ” Penyelesaian Kredit Bermasalah.”

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini, penulis memfokuskan masalah pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada dunia perbankan Indonesia?
2. Bagaimana peranan peradilan dan non peradilan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah?
3. Sarana hukum apa yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah ?

C.Tujuan dan Maksud Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada dunia perbankan.
b. Untuk mengetahui peranan peradilan dan non peradilan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah
c. Untuk mengetahui sarana hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Sebagai bahan masukan untuk menambah serta memperluas pengetahuan penulis, yang khususnya berkaitan dengan masalah perkreditan perbankan terlebih bagaimana penyelesaian kredit bermasalah.
b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran bagi almamater pada tempat penulis berkuliah, yaitu Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka
Krisis perbankan di Indonesia yang berawal dari krisis nilai tukar pada tahun 1997 dan berlanjut menjadi krisis ekonomi dan politik sehingga secara keseluruhan telah menjadi krisis multidimensi, telah menyebabkan kemunduran yang parah di berbagai bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang ekonomi.
Kelemahan hukum sering disebut sebagai penghambat utama dalam penanggulangan dan penyelesaian krisis perbankan di Indonesia. Padahal, Indonesia sebagai negara hukum, seyogianya segala kebijakan yang diterapkan sebelum krisis maupun segala tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan krisis perlu berada dalam kerangka hukum yang berlaku, dan pelaksanaannya dilakukan oleh aparat-aparat yang memiliki otoritas yang sah menurut hukum. Reformasi hukum yang diselenggarakan seharusnya dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ekonomi dan keuangan di kemudian hari.
Terkait dengan kelembagaan yang menyelesaikan krisis perbankan di Indonesia, kelembagaan hukum dalam hal ini peranan peradilan dan non peradilan juga memiliki peranan yang sangat penting. Sebagai analogi dalam penelitian Thorsten Beck dan Ross Levine disebutkan bahwa teori hukum dan keuangan pada negara-negara dengan sistem hukum yang melaksanakan hak-hak kepemilikan privat, mendukung pengaturan perjanjian privat dan melindungi hak-hak hukum investor serta penabung lebih berkeinginan untuk membiayai perusahaan dan keuangan menjadi berkembang. Sebaliknya, pada negara yang kelembagaan hukumnya tidak mendukung hal-hal tersebut akan menghalangi pembiayaan korporasi dan menghalangi perkembangan keuangan
Kelembagaan hukum merupakan faktor yang patut dicermati dalam melihat keseluruhan dari peranan kelembagaan penyelesaian krisis.

BAB II
PEMBAHASAN

Perkreditan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut Non Performance Loan (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut.
Berita kredit bermasalah di sejumlah bank telah menimbulkan implikasi kurang baik bagi Bank itu sendiri. Beberapa debitur berkualitas bagus mulai pindah ke bank lain. Disinyalir debitur yang pindah tersebut khawatir jangan-jangan kredit mereka hanya menunggu giliran untuk diungkap di media massa oleh pemeriksa.
Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan procedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.
Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet. Berbagai unsur seperti safety, soundness, without substantial risk – pun dalam perundang-undangan/peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet.
Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Sedangkan untuk kredit- kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (haircut) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.
Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.
Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah sebagai berikut:
a. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
b. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
c. Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
a. penurunan suku bunga Kredit;
b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.
Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.
Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunujukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.
Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural jangkah menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang.
Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini.

2.1 Pengadilan Negeri
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan.
Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peadilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:
1. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.
2. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

2.2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
Dengan Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.
Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11 UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.

2.3. Kejaksaan
Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No.55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government’s Law Office atau Advokat/Pengacara Negara.
Dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajiibannya (wanprestasi) kepada bank.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya antara lain dalam hubungan pemberian kredit, perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan
2. Dengan surat kuasa khusus tersebut, kejaksaan termasuk dalam kategori pihak terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan termasuk ketentuan rahasia bank.
3. Sebagai penerima kuasa, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank tanpa adanya pelepasan/pengalihan hak tagih bank terhadap debitur
4. Sebagai pengacara, kejaksaan akan menghormati rahsia klien termasuk bank yang telah memberikan kuasa kepadanya.

Lembaga-Lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan diatas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaiaan masalah kredit macet perbankan yaitu :

1. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata
Menurut pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur pemegang Hipotik pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan fiat/persetujuan Ketuan Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak memerlukan adanya grosse akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan pasal 1211 KUH Perdata yaitu melalui Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2. Grosse Akte Pengakuan Hutang
Tujuan pemanfaatan grosse akte pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang grosse akte pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi grosse akte dimaksud dapat dilaksanakan.

3. Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)
Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg/pasal 180 HIR merupakan suatu proses khusus yang memungkinkan dapat dilaksanakannya eksekusi sebelum putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan dimaksud dapat diterapkan hakim dengan syarat :
a. ada suatu surat otentik, atau
b. tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, atau
c. ada putusan lain yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, atau
d. ada tuntutan provisioneel yang dikabulkan

4. Gizjeling dan Lijfsdwang
Gizjeling sebagaimana ditetapkan dalam pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg merupakan lembaga upaya paksa agar debitur memenuhi kewajibannya. Gizjeling dikenakan terhadap orang yang tidak atau tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan lembaga Lijfsdwang sebagaimana diatur dalam pasal 580-608 Rv merupakan paksaan yang bersifat mengasingkan seseorang dalam suatu tempat tertentu. Dalam pelaksanaannya Lijfsdwang ditujukan kepada orang yang membangkang, dalam arti yang bersangkutan mempunyai barang dan kemampuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dari segi keadilan lembaga ini lebih tepat untuk digunakan.

Perlu diketahui bersama bahwa Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari: a) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet; b) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet; c) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan 4) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas.
Untuk itu perlu dibentuk undang – undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya.
Adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan system “pengenalan diri” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah.
Dengan deteksi dan pengenalan diri akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah benar-benar terjadi.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :
1. Adanya kredit bermasalah (Non Performing Loan) akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba, yang pada akhirnya berindikasi pada sektor perekonomian secara makro.
2. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan
3. sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaiaan masalah kredit macet perbankan melalui pelaksanaan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya, dan dengan cara pemegang grosse akte dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat

B. Saran
1. Dengan deteksi dan pengenalan diri calon nasabah/debitur akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah kredit macet benar-benar terjadi.
2. Perlu dibentuk undang – undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya.
3. Reformasi hukum di dunia perbankan terlebih yang berkenaan dengan kredit macet harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan di bidang ini di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

• Adrian Sutedi, S.H., M.H, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, BP Cipta Jaya, Jakarta, 2006
• A.totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit salemba Empat, 2000, Jakarta.
• Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
• Gema Yustisia, Diskusi Panel Pengurusan Piutang Negara, Denpasar, 1994
• Iman Sjahputra Tunggal dkk, Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2006
• Mantayborbir S dkk, Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002
• Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, KetentuanKetentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung, 1999.
• Soeria Atmadja, Arifin P. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta, 1986.
• Stijn Claessens dan Luc Laeven, Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions, The World Bank, 2005
• Thorsten Beck dan Ross Levine, Legal Institutions and Financial Development, Working Paper, World Bank, Washington DC, 2003
• Harian Kompas, tanggal 17 Mei, 2008


Amar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 22 September 2010 yang berisi tentang legalitas Jaksa Agung Hendarman Supanji harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Secara konstitusi Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai Yudicial Review sudah tepat menjalankan tugasnya sebagai lembaga Yudikatif. Disisi lain secara Hukum Tata Negara seorang Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui sebuah Keputusan Presiden (Keppres). Secara awam dapat kita lihat adanya peraturan perundang-undangan yang dikotomi dimana keduanya saling bertentangan.
(more…)


Bagaimana saudara membuat sebuah penelitian dalam bidang hukum, berikut ringkasannya :
Pendekatan Dlm Penelitian Hukum