PELAKU UMKM DAN KEBIJAKAN PMK NO.98/PMK.06/2011

Posted: 18 August 2011 in HUKUM
Tags: , , , , , , ,

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pengurusan piutang macetnya dikelola oleh DJKN/PUPN dengan pagu kredit sampai dengan Rp 5 Milyar patut bersyukur dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.06/2011 tanggal 08 Juli 2011 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia yang menjadi agen/dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi sekaligus juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Oleh karena itu dengan kebijakan PMK ini, mereka diberi keringanan berupa :

1. Sisa utang, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya (BDO)

2. Keringanan hutang pokok sebesar persentase yang sama dengan persentase pembayaran yang telah dilakukan sebelum 01 Januari 2011

3. Tambahan keringanan pembayaran utang sebesar 25% untuk pelunasan yang dilakukan sampai dengan Juli, sebesar 20% untuk periode pelunasan Agustus -September 20%, dan hanya 10% untuk yang melunasi pada periode Oktober hingga 20 Desember.

Tambahan keringanan tersebut dihitung berdasarkan sisa hutang pokok setelah diberikan keringanan. Total besaran keringanan yang diberikan untuk penyelesaian hutang tersebut tidak melebihi Rp10 miliar per penanggung hutang/debitur. Penanggung Hutang yang telah melakukan pembayaran sebesar atau melebihi hutang pokok sampai dengan 1 Januari 2011 diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda dan ongkos/biaya lainnya.

Deadline permohonan keringanan hutang ini paling lambat tanggal 01 Desember 2011 dan pelunasan hutangnya paling lambat tanggal 20 Desember 2011. Kiranya dengan waktu yang cukup terbatas ini dapat dimanfaatkan oleh Debitur UMKM ini dengan sebaik-baiknya.

Ilustrasi perhitungan terhadap keringanan yang diberikan melalui kebijakan ini dapat dilihat pada contoh dibawah ini: Pada tahun 2005 Badan Ketahanan Pangan Kota A menyerahkan pengurusan piutang macet kepada KP2LN atas debitur Z sebesar Rp 800.000.000,- dengan rincian hutang pokok Rp 500.000.000 dan total bunga, denda dan ongkos (BDO) Rp 300.000.000,-. Pada tahun 2009 si Z melakukan pembayaran sebesar Rp 100.000.000,- dan setelah itu tidak ada pembayaran sama sekali. Berdasarkan PMK-98 ini berapakah yang harus dibayar si Z kepada Negara melalui DJKN jika ia hendak melunasi hutangnya bulan September 2011? Dengan catatan nilai barang jaminan sebesar Rp 200.000.000,-?

Jumlah Hutang Penyerahan
Hutang Pokok                           500.000.000
Bunga, denda, ongkos/biaya (BDO)                           300.000.000
Tot. Jlh Hutang                           800.000.000
Angsuran sebelum 1 jan 2011 (Hak PP)                           100.000.000
Sisa Hutang Pokok setelah angs.                           400.000.000
Persentase pembayaran thd hutang pokok 20%
Nilai Barang Jaminan (blm pernah lelang/lelang 1x)= 200.000.000
Keringanan Hutang maksimal yg dpt diberikan
a. pelunasan sisa hutang setelah diberikan keringanan hutang,
     paling sedikit sama dengan nilai barang jaminan
b. Jumlah keringanan yg diberikan tidak lebih dari 10.000.000.000
Simulasi Keringanan
keringanan seluruh sisa hutang BDO                           300.000.000
keringanan hutang pokok                             80.000.000
tambahan keringanan HP                             64.000.000
Tot. Keringanan Hutang                           444.000.000
Jumlah Sisa Hutang yg hrs diselesaikan:
Tot. Jlh Hutang                           800.000.000
Angs.htg (hak PP) sebelum 1 jan.2011                           100.000.000
Tot. Keringanan Hutang                           444.000.000
Jlh Sisa Htg yg harus diselesaikan                           256.000.000
Biad PUPN 10%                             25.600.000
Sisa Htg Yg hrs dilunasi Agustus-sept.2011                           281.600.000

Dari ilustrasi contoh diatas dapat disimpulkan bahwa total keringanan hutang sebesar Rp 444.000.000,- tidak melebih 10 M, dan nilai Barang Jaminan sebesar Rp 200 juta lebih rendah dari sisa jumlah hutang apabila diberikan keringanan sesuai perhitungan diatas (256 juta) Jadi total keringanan hutang sebesar Rp 444 juta dapat diberikan dan sisa hutang yang harus dilunasi oleh si Z sampai dengan bulan September 2011 adalah Rp 256 juta ditambah biaya administrasi 10%.

Advertisements

Comments are closed.